Kampar – DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang, Rabu (9/4/2025).

Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan enam catatan penting yang dinilai harus segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Juru bicara Fraksi PKB, Jihad Aqsha, mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan masih memerlukan perhatian besar. Ia menyebut kualitas pendidikan harus diperkuat melalui revisi kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, hingga pemerataan tenaga guru.

Di sisi lain, sektor kesehatan juga perlu penguatan layanan dasar, peningkatan sumber daya tenaga medis, dan perluasan jaminan kesehatan masyarakat.

"Ini dua sektor strategis yang wajib dipastikan berjalan optimal demi kualitas SDM Kampar," kata Jihad.

Selain itu, PKB menyoroti tidak adanya program beasiswa bagi mahasiswa Kampar sejak 2016. Fraksi menilai absennya program tersebut menghambat akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. PKB mendorong agar pemerintah kembali mengalokasikan anggaran beasiswa pada tahun berikutnya.

Di bidang infrastruktur, PKB mengapresiasi capaian pembangunan 2024 namun menilai masih banyak jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum yang harus diperbaiki maupun dibangun. PKB meminta agar pembangunan infrastruktur 2025 lebih merata dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya.

PKB juga menyoroti masalah tunda bayar sebesar Rp63 miliar dalam laporan keuangan daerah 2024. Menurut Jihad, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak pada pelaksanaan program strategis dan ekonomi masyarakat. Ia mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memastikan tidak terulang.

Dalam catatan berikutnya, PKB menilai reformasi birokrasi di Kampar masih belum berjalan optimal, terutama terkait sistem merit ASN, digitalisasi layanan publik, dan koordinasi antarinstansi. PKB meminta pemerintah mempercepat reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Terakhir, PKB menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal nasional yang semakin ketat. PKB mendorong Bapenda melakukan inovasi, memperluas basis pajak, menertibkan potensi PAD yang belum tergarap, dan meningkatkan edukasi pajak kepada masyarakat.

Fraksi PKB berharap enam rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan Kabupaten Kampar ke depan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.(Advertorial)