KAMPAR — Fraksi Partai Golkar DPRD Kampar menyampaikan 12 catatan penting terkait LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kampar, Rabu (9/4/2025).

Pandangan umum yang disampaikan Min Amir Habib Effendi Pakpahan menyoroti berbagai aspek mulai dari pendapatan daerah hingga pengelolaan pembangunan.

Golkar mengawali catatannya dengan menilai kontribusi PAD masih rendah dan mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras dalam meningkatkan sumber pendapatan alternatif. Fraksi meminta pemerintah melakukan pemetaan potensi PAD serta memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum termanfaatkan.

Fraksi juga menyoroti struktur belanja operasi yang mencapai 72 persen dari total belanja daerah. Golkar meminta evaluasi menyeluruh karena komposisi ini dapat menghambat ruang bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

Isu honor tenaga honorer menjadi perhatian khusus. Golkar menilai ada ketidakmerataan pembayaran di beberapa OPD dan meminta penyelesaian segera.

Golkar juga mengingatkan pemerintah mengenai tunda bayar APBD 2024 yang harus diselesaikan secepat mungkin. Mereka menilai kondisi ini sensitif karena menyangkut kepentingan publik.

Dalam aspek pembangunan fisik, Golkar meminta belanja modal diarahkan pada sektor prioritas seperti pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi warga. Fraksi juga menilai BUMD belum memberikan kontribusi signifikan.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi catatan lain. Dengan kepadatan penduduk yang berbeda jauh antar kecamatan, Golkar meminta kebijakan pembangunan yang lebih merata.

Golkar juga mendorong pengadaan armada pemadam kebakaran baru serta meminta penjelasan mengenai proyek asrama putri mahasiswa di Yogyakarta yang dinilai gagal terealisasi.(Advertorial)