KAMPAR — Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar menerapkan pola kerja kombinasi antara work from home (WFH) dan work from office (WFO) sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung kebijakan penghematan energi.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan dengan komposisi mayoritas pegawai bekerja dari rumah. Dari total 196 pegawai, sekitar 75 persen menjalankan tugas secara daring, sementara 25 persen lainnya tetap bekerja di kantor untuk menangani pekerjaan yang membutuhkan kehadiran langsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Kampar, Helmi, mengatakan bahwa skema kerja ini dirancang agar tetap menjaga produktivitas pegawai tanpa mengabaikan efisiensi penggunaan sumber daya.

“Kami menerapkan sistem kerja fleksibel. Sebagian besar pegawai bekerja dari rumah, namun tetap terpantau melalui laporan kinerja secara berkala,” ujar Helmi, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, pegawai yang menjalankan tugas dari kantor difokuskan pada pekerjaan administratif serta kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara daring. Untuk memudahkan koordinasi, pelaksanaan WFO dipusatkan di ruang sekretariat umum.

Menurut Helmi, penerapan WFH tidak berarti mengurangi beban kerja. Seluruh pegawai tetap dituntut aktif menjalankan tugasnya secara online, termasuk mengikuti rapat koordinasi dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan.

“Yang bekerja dari rumah tetap wajib disiplin, aktif, dan melaporkan progres pekerjaan. Jadi, kinerja tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Selain pengaturan pola kerja, Disdikpora Kampar juga melakukan langkah efisiensi energi dengan mengurangi penggunaan perangkat elektronik seperti pendingin ruangan (AC), lampu, serta kendaraan dinas hingga sekitar 30 persen. Penggunaan perangkat yang tidak diperlukan juga dibatasi.

Tak hanya itu, penghematan juga dilakukan pada anggaran perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan efisiensi.

Helmi menilai, kombinasi sistem kerja fleksibel dan penghematan energi ini menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas kerja dan efisiensi anggaran.

“Yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dengan pembagian kerja seperti ini, kita optimalkan fungsi masing-masing pegawai,” ujarnya.

Disdikpora Kampar memastikan, meski menerapkan pola kerja fleksibel, pelayanan publik di sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga tetap berjalan normal. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi langkah adaptif dalam menghadapi dinamika kebutuhan kerja sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.(***)