Pekanbaru, - Pemerintah Kabupaten Kampar kembali meraih penghargaan di tingkat Provinsi Riau. Pemkab Kampar dinilai sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, yang mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., dalam kegiatan strategis kesehatan masyarakat di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (16/4).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr Syahrial Abdi, AP., M.Si. Acara itu turut dihadiri Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Syahrial Abdi mengapresiasi capaian Kabupaten Kampar yang dinilai mampu menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran kesehatan di daerah.

Menurut dia, pengelolaan DAK Non-Fisik BOK yang tepat sasaran menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan demi perlindungan masyarakat.

“Pengelolaan anggaran yang baik akan memperkuat sinergi program pusat dan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan,” kata Syahrial.

Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan dana kesehatan berjalan optimal.

Ia mengatakan, dana operasional kesehatan harus mampu mendukung pengawasan langsung di lapangan agar masyarakat terlindungi dari risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kampar dalam mengelola anggaran secara efektif sekaligus memperkuat pengawasan demi kesehatan masyarakat,” ujar Ardi.

Selain fokus pada pengelolaan anggaran, Pemkab Kampar juga terus memperkuat langkah preventif melalui program pengendalian resistensi antimikroba dan pengembangan Desa Pangan Aman.

Ardi mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan dan penggunaan obat secara bijak hingga ke tingkat desa.

“Kami ingin standar keamanan pangan dapat diterapkan secara luas agar masyarakat Kampar lebih sehat dan produktif,” katanya.

Kegiatan itu juga membahas sejumlah agenda strategis lain, seperti advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026, monitoring dan evaluasi DAK Non-Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan, serta koordinasi pengendalian resistensi antimikroba.

Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi teknis terkait serapan anggaran DAK sebagai acuan pelaksanaan program tahun mendatang. Kabupaten Kampar diharapkan mampu mempertahankan predikat sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan Dana BOK Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau.(Adv)