PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kampar memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, secara langsung menemui jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau untuk meminta pendampingan dan pengawalan ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pertemuan koordinasi itu digelar di Kantor BPKP Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (13/2). Ahmad Yuzar hadir bersama sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kampar.

Dalam sambutannya, Yuzar menegaskan bahwa pengawasan menjadi elemen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan di Kabupaten Kampar didampingi oleh aspek pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Yuzar.

Ia menyebut, Pemkab Kampar tidak ingin ada celah dalam tata kelola anggaran yang dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, transparansi dan kepastian administrasi harus menjadi landasan setiap kebijakan pembangunan.

“Kita tidak ingin bekerja dalam keraguan. Setiap gerak pembangunan harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang kokoh,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Yuzar didampingi antara lain Asisten III Syahrizal, Plt Inspektorat Muhammad Irsyad, Kepala BPKAD Dendi Zulhairi, Kepala Bapenda Zamhur, Kepala Dinas Kesehatan Asmara Fitrah Abadi, Kepala Dinas Perkim Rusdi Hanip, Plt Kepala Dikpora Helmi, serta Direktur RSUD Bangkinang Imawan Hardiman.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Riau, Evenri Sihombing, menyambut positif langkah proaktif Pemkab Kampar. Ia menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi quality assurance sekaligus mengantisipasi potensi risiko penyimpangan anggaran.

“BPKP Riau siap memberikan pendampingan penuh, khususnya dalam peningkatan kapabilitas APIP dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemkab Kampar,” kata Evenri.

Ia menambahkan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah.

Pertemuan tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara Pemkab Kampar dan BPKP Riau dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan transparan, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.(ADV)