Pekanbaru - Wakil Bupati Kampar, Misharti, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (14/4).

Kunjungan tersebut dilakukan bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan evaluasi pelayanan publik di daerah.

Rombongan Pemkab Kampar disambut langsung Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai persoalan pelayanan publik, mulai dari standar layanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, hingga langkah pencegahan maladministrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Misharti mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan dirinya. Menurut dia, pelayanan yang baik harus mampu memberikan kepastian, kenyamanan, serta kemudahan bagi masyarakat.

“Pelayanan publik yang berkualitas adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong seluruh OPD agar meningkatkan kualitas layanan secara profesional dan akuntabel,” kata Misharti.

Ia menyebutkan, kunjungan ke Ombudsman RI Perwakilan Riau menjadi langkah strategis untuk mendapatkan masukan sekaligus memperkuat koordinasi dalam melakukan pembenahan pelayanan publik di Kabupaten Kampar.

Menurut Misharti, evaluasi dan pendampingan dari Ombudsman sangat penting agar pelayanan pemerintah daerah berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Kami ingin seluruh pelayanan di Kabupaten Kampar semakin baik, cepat, dan tepat sasaran. Masukan dari Ombudsman tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kampar yang aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan Ombudsman.

Ia mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Ombudsman menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, para kepala OPD juga menyampaikan berbagai tantangan pelayanan di masing-masing instansi serta upaya perbaikan yang tengah dilakukan.

Kegiatan itu diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.(Adv)