JAKARTA - Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Kampar Misharti mengajukan usulan pembangunan program Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. 

Pertemuan berlangsung di Gedung A Kementerian Sosial RI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kampar menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera melalui program Sekolah Rakyat, yang ditargetkan dapat dibangun di Kampar pada tahun 2026.

Bupati Ahmad Yuzar menyebut, program ini menjadi salah satu solusi strategis untuk pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Kami berharap Sekolah Rakyat bisa direalisasikan dan dibangun di Kampar tahun ini. Ini sangat penting agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak,” kata Ahmad Yuzar.

Ia juga menyampaikan kesiapan Pemkab Kampar dalam mendukung program tersebut, mulai dari koordinasi lintas sektor, penyediaan data sasaran penerima manfaat, hingga dukungan teknis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Bupati Kampar Misharti menambahkan, usulan pembangunan Sekolah Rakyat sejalan dengan arah kebijakan daerah yang menempatkan sektor pendidikan sebagai instrumen utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan pendidikan adalah investasi masa depan. Program Sekolah Rakyat ini selaras dengan visi kami dalam peningkatan kualitas SDM dan penguatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Misharti.

Menteri Sosial RI Gus Ipul menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Kemensos RI terus mendorong program pemberdayaan sosial, termasuk di bidang pendidikan, dan akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme yang ada.

“Kementerian Sosial akan mengkaji usulan Sekolah Rakyat di Kampar sesuai perencanaan dan aturan yang berlaku. Kami juga akan melihat kebutuhan daerah serta kesesuaian data sasaran,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, kajian tersebut akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari basis data keluarga prasejahtera, kebutuhan riil di lapangan, hingga sinkronisasi program pusat dan daerah.

Pemkab Kampar berharap pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret untuk mewujudkan Sekolah Rakyat di Kampar pada 2026. 

Program tersebut diharapkan mampu menjadi ruang pemerataan pendidikan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses layanan pendidikan formal.(Advertorial)